Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda belum sepenuhnya mereda. Kendati fase letusan menerus telah berhenti, probabilitas terjadinya letusan susulan dinilai masih tinggi sehingga status gunung api tersebut bertahan pada Level III (Siaga).
Penetapan status Siaga ini merujuk pada hasil analisis komprehensif Badan Geologi terkait dinamika vulkanisme Gunung Anak Krakatau. Berton SP Panjaitan dari BNPB memaparkan bahwa fase erupsi menerus yang sempat berlangsung selama 25 jam sejak 4 September memang sudah berakhir. Namun, situasi terkini menunjukkan gunung api tersebut beralih memasuki fase erupsi Strombolian episodik yang tercatat telah terjadi sebanyak 14 kali hingga Jumat (11/9/2026) pagi.
Perubahan karakter letusan ini sejalan dengan evaluasi aktivitas seismik di dalam tubuh gunung. Kendati gempa vulkanik dangkal terpantau menurun, gempa vulkanik dalam justru mengalami lonjakan. Peningkatan gempa vulkanik dalam tersebut mengindikasikan bahwa suplai magma dari kedalaman menuju permukaan masih berlangsung secara aktif.
KAI Respons Jalur KA di Jember Ditutup saat Haul Habib Soleh Tanggul
Dalam catatan pengamatan periode 10 hingga 11 September 2026, instrumen pemantau merekam 1 kali gempa erupsi, 21 kali gempa Low Frequency, 13 kali gempa Hybrid, 28 kali gempa Vulkanik Dangkal, 18 kali gempa Vulkanik Dalam, serta tremor menerus.
Seiring dengan dinamika vulkanik tersebut, potensi ancaman bahaya yang perlu diwaspadai mencakup lontaran material batu pijar, sebaran hujan abu lebat, dan potensi aliran lava apabila letusan menerus kembali terjadi. BNPB mengingatkan masyarakat, wisatawan, maupun pendaki untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dengan tidak mendekati atau beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.
Gempa Susulan NTT Masih Berlangsung, Pola Penurunan Diperkirakan dalam Sebulan
Selain itu, warga yang berada di kawasan pesisir Banten dan Lampung diimbau tetap tenang dan menjalankan aktivitas secara normal. Masyarakat diminta untuk menyaring informasi dan tidak memercayai isu atau kabar bohong mengenai potensi tsunami yang tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.
