Aparat penegak hukum bergerak menindak dugaan suap yang menyeret mantan Menteri Kehakiman era Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955) sekaligus ketua umum partai politik, Mr. Djojohadikoesoemo (DG). Atas instruksi langsung Kejaksaan Agung, Polisi Militer melakukan penangkapan terhadap DG pada 12 Agustus 1955 setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai mencukupi.
Sebelum penangkapan berlangsung, tim penyidik menggeledah kediaman pribadi tersangka di Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat, serta sebuah rumah yang berkaitan dengannya di Jalan Kenari No. 22. Dari penggeledahan di Jalan Kenari tersebut, penyidik menemukan sebuah brankas berisi uang tunai sebesar Rp135.000.
Perkara Izin Tinggal dan Silang Pendapat di Persidangan
Jaksa Agung Soeprapto menegaskan bahwa penyidikan telah berjalan secara objektif berlandaskan bukti valid serta telah diketahui oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Perkara ini berpusat pada dugaan suap senilai Rp40.000 guna meloloskan izin tinggal tetap atau visa bagi warga keturunan Tionghoa asal Hong Kong, Bong Kim Thjong.
Kebakaran Bromo Meluas hingga Jemplang Malang
Kasus ini mencuat ke publik setelah politisi Tan Po Goan menyerahkan berkas dokumen ke redaksi surat kabar Keng Po dan Kejaksaan Agung. Tan Po Goan mencurigai tindakan DG yang sebelumnya secara sepihak mendeportasi Tjhon Hoen Nji tanpa landasan hukum yang transparan.
Di persidangan, jaksa mendakwa DG menerima aliran uang suap sebesar Rp40.000 melalui dua perantara, yakni Soebagio senilai Rp20.000 dan Surjosuksoro alias Notopuro sebesar Rp20.000 atas nama saudara pemohon, Bong Siang Thjong. DG menepis motif suap dalam kebijakan deportasi Tjhon Hoen Nji dan berdalih langkah itu diambil murni atas pertimbangan keamanan negara karena keterkaitan yang bersangkutan dengan Kuomintang.
KAI Respons Jalur KA di Jember Ditutup saat Haul Habib Soleh Tanggul
Majelis hakim akhirnya menyatakan DG terbukti bersalah menerima suap dan menjatuhkan vonis satu tahun penjara. Pada 19 Juli 1956, Presiden Soekarno mengabulkan permohonan grasi yang memangkas hukumannya menjadi enam bulan kurungan. Keputusan grasi sepihak tanpa konsultasi tersebut memicu kekecewaan mendalam bagi Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong pengunduran dirinya.
