Keterbatasan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah memicu kekhawatiran dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, menyoroti kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi karhutla di tengah adanya pemangkasan dana operasional.
Bambang meminta pemerintah pusat segera turun tangan menyalurkan dukungan anggaran tambahan demi memperkuat upaya mitigasi serta pemadaman api di daerah rawan. Tekanan fiskal di lapangan sebelumnya bahkan sempat memaksa sejumlah petugas di Kalimantan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu untuk membiayai operasional pemadaman karhutla.
Hingga akhir Agustus 2026, total luasan lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 7.634,46 hektare. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan status darurat karhutla melalui keputusan Gubernur yang berlaku sejak 25 Mei 2026.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Kendala Medan dan Jarak Pandang di Lapangan
Kondisi kebakaran dilaporkan sempat kembali membesar pada Minggu (30/8/2026) malam di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Pemadaman di kawasan tersebut menghadapi tantangan teknis yang berat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menjelaskan bahwa pemadaman darat pada malam hari mengalami kendala keterbatasan mobilitas personel. Kondisi medan yang sulit serta risiko keselamatan membuat petugas tidak dapat dipaksakan mendekati titik api utama secara langsung.
Selain itu, penurunan jarak pandang di Palangka Raya dan wilayah sekitarnya berdampak pada penurunan efektivitas operasi pemadaman udara (water bombing). Kondisi ini diperberat oleh embusan angin kencang yang mempercepat laju pergerakan kepala api di area kebakaran.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 30 Agustus 2026, tercatat sebanyak 2.222 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 6.358,71 hektare. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pulang Pisau mencatatkan 54 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 378,88 hektare.
Di tingkat pusat, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rizal Irawan, menyatakan puluhan helikopter dan pesawat telah dikerahkan untuk menggelar operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca. Operasi darat juga disiagakan dengan dukungan ribuan personel gabungan selama 24 jam penuh di titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
