Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai praktik korupsi di Indonesia telah bertransformasi ke tingkatan yang lebih mengkhawatirkan, yakni state capture corruption. Menurutnya, situasi ini menuntut adanya pembenahan sistem peradilan pidana serta penyusunan grand design pemberantasan korupsi yang menyeluruh di tingkat nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Samad dalam forum Generasi Indonesia Bertutur di Epicentrum XXI, Jakarta, Jumat (4/9/2026). Ia memaparkan bahwa kejahatan rasuah saat ini tidak lagi sebatas pencurian anggaran negara secara konvensional, melainkan telah masuk pada tahap ketika kelompok kepentingan tertentu mulai mendikte kebijakan dan mengendalikan institusi negara.
"Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption," kata Samad dalam paparannya.
Samad juga menggarisbawahi pentingnya integritas lembaga penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Upaya pembersihan korupsi dinilainya tidak akan membuahkan hasil nyata apabila instrumen penegakannya masih diwarnai oleh penyalahgunaan wewenang.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
"Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang abuse of power," ujarnya menegaskan perlunya reformasi peradilan pidana.
Sorotan terhadap Tantangan Digital dan Budaya
Selain isu penegakan hukum, forum tersebut turut membahas tantangan sosial dan teknologi yang dihadapi publik saat ini. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan adanya ancaman pergeseran nalar di ruang digital. Demokrasi yang semestinya bertumpu pada dialog dan logika publik kini rentan terdistorsi menjadi letupan emosi.
Komaruddin menyebut kecerdasan artifisial sebagai agen tanpa perasaan (agent without feeling), sehingga generasi muda didorong untuk tidak sekadar berperan sebagai pembuat konten, melainkan pembuat gagasan (idea creator).
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa kebudayaan harus diposisikan sebagai fondasi dan investasi masa depan bangsa, bukan beban biaya (cost center) atau ornamen semata. Ia menyebut Indonesia memiliki karakter sebagai civilizational state berkat sejarah peradaban yang panjang serta keragaman budaya yang kaya.
Sementara itu, pakar perubahan Rhenald Kasali menyoroti fenomena human disruptions, situasi di mana perkembangan teknologi tidak hanya mengubah lanskap bisnis, tetapi juga mengubah manusia dan aktor di dalamnya. Menurut Rhenald, monopoli pengetahuan kini telah runtuh dan tidak lagi terpusat di institusi pendidikan formal semata.
