Berapa banyak keluarga di Sulawesi Selatan yang saat ini masih belum memiliki rumah tinggal sendiri?
Berdasarkan catatan pada dashboard MyPKP, dari total sekitar 3,1 juta keluarga di Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 40,34 persen atau lebih dari 1,2 juta keluarga yang masih menghadapi persoalan backlog perumahan. Dari angka tersebut, diperkirakan sekitar 430 ribu keluarga belum memiliki tempat tinggal sendiri. Sementara itu, sekitar 825 ribu keluarga lainnya tercatat sudah memiliki rumah, namun kondisi fisik bangunannya belum memenuhi standar kelayakan huni.
Mengapa Kota Makassar mencatat angka kebutuhan kepemilikan rumah paling tinggi di Sulsel?
Kota Makassar menempati posisi teratas untuk jumlah penduduk yang belum memiliki rumah di antara 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Tingginya angka backlog kepemilikan di wilayah ini didorong oleh jumlah penduduk yang sangat padat serta laju arus urbanisasi yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan kebutuhan penyediaan unit hunian baru di Makassar jauh lebih mendesak dibandingkan daerah lain.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Bagaimana perbandingan persoalan hunian antara Kota Makassar dan Kabupaten Bone?
Jika Makassar didominasi oleh persoalan ketiadaan kepemilikan rumah, Kabupaten Bone justru menghadapi persoalan utama pada kualitas hunian. Berdasarkan sinkronisasi data hingga Juli 2026, kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Bone tercatat sangat tinggi. Keduanya menempati posisi teratas dalam kebutuhan perumahan di Sulawesi Selatan dengan fokus masalah yang berbeda, yaitu pengadaan unit baru di Makassar dan peningkatan kualitas bangunan di Bone.
Upaya apa yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi defisit hunian tersebut?
Akselerasi Pembangunan PLTS Nasional, Target 30 GW Prabowo, Konversi 13 GW PLTD, dan Lonjakan Permintaan Data Center
Penanganan backlog perumahan dilakukan melalui beberapa bentuk intervensi terpadu, seperti pembangunan unit rumah baru, rehabilitasi bangunan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penyediaan fasilitas rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan seluruh program tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, dan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Untuk mendukung wilayah perkotaan, kawasan penyangga Mamminasata seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros telah menyediakan puluhan ribu unit hunian subsidi.
Apakah angka backlog yang tercatat saat ini sudah menjadi angka riil lapangan?
Angka yang disajikan dalam dashboard MyPKP merupakan data estimasi indikatif dan bukan hasil dari pemutakhiran data mikro secara langsung di lapangan. Untuk memastikan program tepat sasaran, pemerintah masih perlu melakukan sinkronisasi lanjutan bersama data administrasi kependudukan, verifikasi tingkat pendapatan masyarakat, survei fisik rumah, serta pemadanan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
