Status Hukum Hak Guna Bangunan Sukaramai Trade Center Pekanbaru Pascakeputusan Kemendagri

Menanggapi ketidakpastian tersebut, rombongan DPRD Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Dikky Suryadi Khusaini melakukan kunjungan kerja langsung ke Kemendagri. Dalam rombongan tersebut, turut hadir sejumlah anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, antara lain Tekad Indra P. Abidin, Zulkardi, Arwinda Gusmalina, Niar Erawati, serta Firman. Kehadiran para wakil rakyat ini bertujuan untuk mencari klarifikasi hukum yang objektif agar polemik di tengah masyarakat, khususnya para pedagang dan pemilik ruko, tidak berlarut-larut. DPRD Pekanbaru ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah berjalan beriringan di atas koridor hukum yang benar.

Baca Juga

Diskon AC Split 1PK di Transmart Full Day Sale Tembus Rp 1,7 Juta

Berdasarkan penjelasan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, kebijakan Pemkot Pekanbaru untuk tidak memperpanjang HGB ruko di kawasan STC mengacu pada aturan hukum yang sangat spesifik. Regulasi yang menjadi dasar utama kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aturan ini secara tegas mengatur bahwa setelah masa kerja sama Bangun Guna Serah berakhir, pengelolaan aset tersebut harus sepenuhnya tunduk pada ketentuan mengenai Barang Milik Daerah (BMD). Dalam skema ini, hak pemanfaatan tidak serta-merta dapat diperpanjang begitu saja melalui pemberian HGB baru kepada pihak ketiga tanpa melalui prosedur pengelolaan BMD yang sah.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Firman, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil konsultasi tersebut. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini memang tidak membuka celah bagi perpanjangan HGB ruko yang berdiri di atas lahan pemerintah setelah masa BGS habis. Firman menegaskan bahwa jika aturan hukum yang berlaku memang melarang hal tersebut, maka DPRD Kota Pekanbaru sebagai lembaga legislatif tidak mungkin mendorong atau mendesak pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang menabrak ketentuan hukum. Pelarangan perpanjangan HGB ini juga ditegaskan berlaku secara menyeluruh untuk semua ruko di kawasan STC, bukan hanya terbatas pada 133 ruko yang sempat menjadi pusat perhatian dalam pembahasan sebelumnya.

Baca Juga

Penyebab Raksasa Minyak AS Raup Untung Besar hingga Rp 2,8 Triliun per Hari

Hasil konsultasi yang diperoleh oleh DPRD Kota Pekanbaru ini ternyata senada dengan hasil konsultasi yang sebelumnya telah dilakukan secara mandiri oleh pihak Pemkot Pekanbaru ke kementerian terkait. Kesamaan hasil ini menunjukkan adanya konsistensi pemahaman regulasi baik dari sisi eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah, serta konfirmasi langsung dari pemerintah pusat. Dengan adanya keselarasan pandangan ini, ruang perdebatan mengenai keabsahan keputusan pemerintah daerah seharusnya dapat diminimalisasi karena dasar hukum yang digunakan terbukti solid dan tidak menyimpang dari pedoman pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri.

Kini, dengan adanya penegasan resmi dari Kemendagri, DPRD Kota Pekanbaru berharap agar polemik yang melibatkan status kepemilikan dan hak pakai atas 133 ruko di Sukaramai Trade Center dapat segera menemui titik terang dan penyelesaian yang kondusif. Langkah selanjutnya diharapkan dapat berfokus pada bagaimana pemanfaatan aset daerah ini dapat dikelola secara optimal demi kepentingan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat Pekanbaru, tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini menjadi landasan penting bagi semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun para pelaku usaha di kawasan STC, untuk melangkah ke depan dengan kepatuhan regulasi yang penuh.