Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini tidak hanya dipandang dari sudut pemenuhan gizi penerima manfaat semata. Di balik penyediaan makanan bergizi, terdapat perputaran roda ekonomi yang melibatkan tenaga kerja lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar dapur produksi. Guna melihat sejauh mana efektivitas dampak ekonomi ini, Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) melakukan kajian mendalam melalui program riset dan live in di sejumlah titik SPPG.
Temuan awal dari pra-riset yang dilakukan di SPPG Mekar Baru, Tangerang, Banten, telah dipaparkan dalam forum diskusi bersama Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) di Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pertemuan evaluasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan operasional harian di lapangan. Mulai dari pengelola unit SPPG, perwakilan pelaku UMKM yang masuk dalam rantai pasok bahan makanan, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), para relawan dapur, hingga perwakilan yayasan pengelola SPPG berkumpul untuk membedah data awal dampak ekonomi tersebut.
Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan, menyatakan dukungannya terhadap langkah para mahasiswa yang mengkaji pelaksanaan program ini dari sudut pandang ekonomi masyarakat serta kesesuaiannya dengan Pasal 33 UUD 1945. Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, menggarisbawahi bahwa penyerapan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku serta pelibatan warga sekitar sebagai relawan dapur secara nyata mampu mendongkrak daya beli masyarakat setempat. Kehadiran dapur SPPG ini dinilai berperan penting dalam meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Cara Memaksimalkan Efisiensi Bahan Bakar SUV Hybrid dengan Mitsubishi New Xforce HEV
Dari sisi evaluasi, Ketua Srikandi DPP ARUN, Linda Kartika Dewi, menekankan pentingnya keterbukaan dan sinkronisasi data agar dampak program dapat diukur secara presisi. Terdapat tiga indikator utama yang perlu diperhatikan, yaitu capaian pertumbuhan gizi para penerima manfaat, volume penyerapan rantai pasok dari pelaku usaha lokal, dan perubahan daya beli masyarakat akibat adanya penyerapan tenaga kerja. Jika ketiga indikator ini tersinkronisasi dengan baik, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat tumbuh optimal sebagai pilar kekuatan ekonomi di tingkat akar rumput.
Riset ini akan berlanjut ke tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung mulai 19 Agustus hingga 6 September 2026. Pihak DPP ARUN dijadwalkan melepas keberangkatan para peserta riset secara resmi pada 18 Agustus 2026. Wilayah jangkauan riset lapangan lanjutan ini mencakup beberapa lokasi di Jawa Barat, Banten, Riau, dan Papua. Di wilayah Jawa Barat, tim peneliti mahasiswa akan mendatangi tiga lokasi SPPG di Kuningan, satu lokasi di Bandung, dan satu lokasi di Bogor. Untuk wilayah Banten, fokus riset berada di dua lokasi SPPG di Kabupaten Tangerang, termasuk unit Mekar Baru. Sementara itu, sebaran wilayah lainnya mencakup unit SPPG di Bengkalis, Riau, serta Merauke, Papua.
Strategi Pemerintah Kejar Target Ekspor Rp5.618 Triliun pada 2026
Ketua Harian DPP ARUN, Johnny Situwanda, mengingatkan para mahasiswa agar proses kegiatan riset dan live in tetap mematuhi standar akademis, etika, serta ketentuan hukum yang berlaku. Demi menjamin kelancaran dan legalitas seluruh rangkaian kegiatan di lapangan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridharma Indonesia akan memberikan pendampingan hukum secara penuh kepada para peserta riset.
