Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti insiden penembakan aparatur sipil negara (ASN) yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa kekerasan yang berlangsung pada Rabu (9/9/2026) tersebut merenggut nyawa tiga orang ASN pegawai Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Dalam keterangannya di Yogyakarta pada Minggu (13/9/2026), Jusuf Kalla menyampaikan penyesalannya atas peristiwa berdarah tersebut. Pria yang akrab disapa JK itu menyarankan agar pemerintah tidak semata-mata mengandalkan operasi militer dalam rangka penegakan ketertiban di wilayah Papua. Menurutnya, pemerintah perlu mengombinasikan langkah pengamanan dengan pendekatan dialogis serta politis yang berlangsung secara damai.
Dorong Komunikasi Persuasif dan Penyadaran Pembangunan
Jusuf Kalla, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, menjelaskan bahwa pendekatan dialogis sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pendekatan persuasif ini diperlukan agar publik memahami bahwa pembangunan di tanah Papua selama ini dijalankan dan diupayakan secara bersama-sama.
Candi Arjuna, Antara Sakralitas Kuno dan Deru Pariwisata Modern
JK menilai alokasi anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua terbilang sangat besar. Dengan dukungan dana pembangunan tersebut, JK menilai kondisi Papua saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga, Papua Nugini.
Menurut JK, pemahaman mengenai upaya pembangunan bersama ini semestinya dibicarakan secara langsung kepada pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Langkah dialog dan komunikasi persuasif serupa sebelumnya pernah berhasil diterapkan di Aceh maupun di berbagai daerah lain saat menghadapi situasi konflik masa lalu.
Kesaksian Penumpang, Kapal Virgo Transport 8 Miring dengan Cepat
Opsi Penegakan Hukum oleh TNI dan Polri
Kendati menggarisbawahi pentingnya cara-cara damai dan persuasif, Jusuf Kalla menegaskan bahwa upaya penegakan hukum tetap memiliki ruang tindakan tegas. Apabila aksi kekerasan dan penyerangan masih terus berlanjut setelah langkah-langkah persuasif diupayakan dengan baik, operasi keamanan yang melibatkan aparat gabungan TNI dan Polri dapat dilaksanakan sebagai bentuk respons balasan demi menjaga stabilitas.
