Aturan Polusi Udara Jakarta Berusia Lebih dari 20 Tahun Didorong untuk Direvisi

Mengapa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara perlu direvisi?

Aturan yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi lingkungan Jakarta yang berkembang pesat. Perda tersebut telah berusia lebih dari 20 tahun. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, terdapat berbagai perkembangan jenis polutan yang belum terakomodasi dalam aturan lama. Salah satu contoh polutan baru yang kini teridentifikasi dan berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat adalah PM2.5. Keberadaan partikel halus ini memerlukan landasan hukum dan metode penanganan yang berbeda dibandingkan dengan jenis polutan yang umum dikenal pada tahun 2005.

Apa perbedaan mendasar antara regulasi lama dengan rancangan peraturan yang baru?

Baca Juga

Tahapan Telkom Melakukan Spin-Off Aset Infrastruktur ke InfraNexia Senilai Rp 49,9 Triliun

Perubahan paling signifikan terletak pada cakupan dan arah kebijakan. Draf peraturan baru yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas ruang lingkup pengaturannya secara menyeluruh. Jika pada Perda Nomor 2 Tahun 2005 fokus utamanya hanya terbatas pada pengendalian pencemaran udara, maka dalam Raperda yang baru cakupannya diperluas menjadi perlindungan dan pengelolaan mutu udara secara komprehensif. Perubahan paradigma ini diharapkan dapat memberikan wewenang dan panduan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan udara Jakarta secara preventif maupun kuratif.

Apa saja sumber polusi udara di Jakarta yang diidentifikasi saat ini?

Kondisi udara di Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan data identifikasi polusi, sumber pencemaran udara di wilayah ibu kota berasal dari sektor transportasi yang terus padat, aktivitas industri, serta sektor pembangunan dan konstruksi yang masif. Selain itu, kebiasaan pembakaran sampah secara terbuka di lingkungan masyarakat juga menjadi kontributor polusi. Masalah ini semakin kompleks karena Jakarta juga menghadapi polusi lintas wilayah, yang berarti polutan tidak hanya dihasilkan di dalam kota tetapi juga terbawa dari daerah-daerah di sekitarnya.

Mengapa organisasi kemasyarakatan mendesak DPRD DKI Jakarta untuk memprioritaskan Raperda ini?

Baca Juga

Program Relawan Global dan CSR Tingkatkan Kualitas Fasilitas Pendidikan serta Sosial di Cilegon

Organisasi Bicara Udara secara aktif mendorong DPRD Provinsi DKI Jakarta agar memasukkan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2005 ke dalam daftar prioritas pembahasan. Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, pada Sabtu, 8 Agustus 2026, menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir telah teridentifikasi polutan baru seperti PM2.5 yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Paparan polusi udara yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit berbahaya. Dampak buruk ini sangat rentan menyerang kelompok masyarakat tertentu, khususnya anak-anak, lanjut usia (lansia), serta kelompok rentan lainnya. Selain faktor kesehatan, pembaruan regulasi ini juga dinilai sangat penting untuk mendukung posisi Jakarta dalam transformasinya menjadi kota global yang kompetitif dan sehat untuk ditinggali.

Bagaimana tahapan selanjutnya dalam proses pengesahan rancangan peraturan ini?

Usulan Raperda pengganti ini telah dimasukkan ke dalam daftar Propemperda untuk tahun 2027. Langkah berikutnya berada di tangan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang harus melakukan penyaringan ketat. Dari total 57 usulan pembahasan yang masuk dalam daftar Propemperda, para anggota legislatif daerah hanya akan memilih 15 usulan untuk dijadikan daftar prioritas pembahasan. Dukungan publik dan desakan dari berbagai komunitas lingkungan menjadi faktor penting agar draf perlindungan mutu udara ini berhasil lolos masuk ke dalam daftar prioritas legislasi tersebut. Namun, proses ini masih dinamis karena keputusan akhir mengenai daftar 15 prioritas tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan pembahasan anggota dewan.