Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mematangkan skema relokasi pegawai pemerintahan ke Kalimantan Timur. Dalam skenario terbarunya, Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke Nusantara dalam waktu dekat sebagai bagian dari strategi bertahap instansi pusat. Langkah ini menandai kelanjutan penting dalam realisasi rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN tahap pertama yang sempat mengalami penyesuaian jadwal serta kapasitas hunian.
Dinamika pemindahan aparatur negara ini melewati sejumlah fase evaluasi sejak pertama kali dirancang. Pada kalkulasi awal tahun 2019 di era Presiden Joko Widodo, pemindahan ASN semula ditargetkan berlangsung pada Juli hingga November 2024 dengan prioritas pertama sebanyak 11.916 pegawai. Namun, seiring kendala kesiapan fasilitas tempat tinggal, angka tersebut menyusut menjadi 3.072 hingga ambang minimal 1.740 pegawai. Menteri PANRB Rini Widyantini juga sempat menerbitkan surat penundaan tanpa batas waktu akibat proses transisi pergantian pemerintahan, sebelum kementerian menetapkan agenda seleksi ulang pegawai pada 2026.
Tanpa Masker, Prabowo Hirup Kabut Asap dari Kebakaran Hutan Kalimantan Saat Tinjau Lokasi Bencana
Meskipun penataan terus berlangsung, hunian aparatur di lapangan telah mulai terisi secara berkala. Per Juli 2025, tercatat 1.170 karyawan Otorita IKN telah resmi berpindah dan menempati beberapa tower hunian ASN di IKN. Kesiapan layanan publik diperkuat dengan 109 staf Rumah Sakit Kementerian Kesehatan yang telah bekerja dan tinggal di kawasan tersebut, disusul penempatan personel dari Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta jajaran balai teknis terkait.
Aksesibilitas kawasan turut ditunjang dengan persetujuan DPR RI atas pengalihan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum. Fasilitas transportasi udara ini dirancang untuk mengakomodasi mobilitas aparatur sekaligus melayani mobilitas masyarakat dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Paser. Pembangunan fisik IKN tahap kedua pun disiapkan melalui proses lelang awal Agustus 2025 dengan fokus utama pada pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Kesiapan infrastruktur kelembagaan terus mendapat peninjauan langsung dari unsur parlemen. Pimpinan MPR RI yang dipimpin Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno berkunjung ke IKN pada Senin, 20 April 2026, untuk memeriksa kantor Otorita IKN, persil MPR, rumah ibadah, dan fasilitas medis. Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjelaskan bahwa meski konsep dasar dan desain gedung MPR telah disusun sejak 2022, pergerakan ASN dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap menunggu kesiapan infrastruktur tuntas serta arahan resmi dari Presiden.
