Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Agustus 2026. Pertemuan berskala internasional ini diselenggarakan di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan. Kehadiran orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut menjadi momentum penting untuk membahas isu-isu krusial terkait transportasi dan lingkungan hidup di ibu kota. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memaparkan berbagai tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta yang selama ini menjadi perhatian publik.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah bahwa persoalan polusi udara di Jakarta tidak hanya berasal dari sektor transportasi semata. Terdapat faktor lain yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap penurunan kualitas udara. Aktivitas industri di wilayah aglomerasi Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar batu bara turut menjadi salah satu sumber utama tingginya emisi di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa polusi udara di ibu kota memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas industri yang berada di wilayah-wilayah penyangga di sekitar Jakarta.
Sebagai contoh nyata dari sumber emisi industri tersebut adalah keberadaan kawasan PLTU Suralaya. Suralaya merupakan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi. Secara geografis, PLTU Suralaya ini terletak di Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Keberadaan industri skala besar yang masih mengandalkan batu bara seperti ini menjadi bukti bahwa penyebaran emisi tidak mengenal batas wilayah administratif, sehingga dampaknya turut dirasakan hingga ke Jakarta.
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan Ratusan Vape Etomidate ke Kampung Ambon
Oleh karena itu, Pramono Anung menyatakan secara tegas bahwa penanganan polusi udara Jakarta membutuhkan koordinasi lintas wilayah yang kuat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah ini tanpa adanya sinergi dengan pemerintah daerah di kawasan aglomerasi. Koordinasi lintas wilayah ini menjadi kunci agar kebijakan pengendalian emisi dari sektor industri yang menggunakan batu bara di luar Jakarta dapat berjalan selaras dengan upaya perbaikan lingkungan yang sedang dilakukan di dalam kota.
Di sisi lain, dari sektor transportasi yang berada di bawah wewenang langsung daerahnya, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan langkah-langkah strategis. Jakarta saat ini tercatat telah memiliki sekitar 500 bus listrik sebagai bagian dari armada transportasi publik ramah lingkungan. Jumlah ini ditargetkan akan terus meningkat secara signifikan hingga mencapai lebih dari 10.000 bus listrik pada tahun 2030 mendatang. Upaya elektrifikasi ini diharapkan dapat menekan emisi gas buang dari kendaraan di jalan-jalan protokol Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Akui Dilema Evaluasi Jalur Sepeda
Tidak berhenti pada penyediaan bus listrik saja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki rencana jangka panjang lainnya untuk mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen dan hibrida. Rencana pengembangan kendaraan berbasis hidrogen dan hibrida ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang lebih bervariasi. Melalui kombinasi antara transisi energi di sektor transportasi publik serta koordinasi lintas wilayah untuk mengatasi emisi industri, diharapkan kualitas udara di Jakarta dapat membaik secara berkelanjutan di masa depan.
