Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Langkah evaluasi ini diambil menyusul adanya insiden keracunan makanan yang dialami oleh ratusan siswa setelah mereka mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang untuk segera melakukan perbaikan demi menjamin keamanan pangan bagi para pelajar.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan penjelasan langsung mengenai situasi ini saat berada di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin, 17 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, Sudaryono menegaskan bahwa BGN berkomitmen untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang. Salah satu langkah konkret yang direncanakan oleh pihak BGN adalah dengan mengadakan uji kimia atau chemical test terhadap makanan MBG yang disediakan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.
Penerapan uji kimia (chemical test) ini dirancang untuk mendeteksi berbagai kandungan zat berbahaya di dalam hidangan yang akan disajikan kepada para siswa. Pengujian tersebut dimaksudkan secara spesifik untuk memeriksa keberadaan zat beracun seperti arsenik, mendeteksi jika makanan tersebut sudah basi, atau mengidentifikasi kandungan bahan berbahaya lainnya yang berisiko mengancam kesehatan. Melalui mekanisme pengujian yang ketat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan target yang sangat tegas, yaitu mewujudkan nol kasus (zero case) keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengibaran Bendera Bawah Laut HUT ke-81 RI di Pulau Miang Kalimantan Timur
Dalam upaya menyusun sistem pengawasan makanan yang andal, BGN mempertimbangkan untuk meniru metode yang telah sukses diterapkan oleh pihak lain. Secara khusus, BGN berencana mengadopsi metode penggunaan alat uji atau test kit yang selama ini digunakan oleh unit-unit SPPG yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Bhayangkari. SPPG yang dikelola oleh Polri/Bhayangkari tersebut dinilai telah berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik, di mana mereka berhasil mencatatkan rekam jejak tanpa adanya satu pun kasus keracunan makanan hingga saat ini.
Selain memperketat pengawasan kualitas makanan melalui uji laboratorium, Kepala BGN Sudaryono juga menekankan pentingnya disiplin dan standar tinggi dari para personel yang bertugas di lapangan. Sudaryono memperingatkan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan segan-segan mengambil tindakan administratif yang keras terhadap petugas yang lalai. Bagi personel, khususnya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK), yang tidak mampu mengikuti standar tinggi yang ditetapkan oleh BGN, Sudaryono menyatakan akan mencopot atau memecat mereka dari jabatannya.
Tito Sebut Pemerintah Hadir di NTT untuk Percepat Penanganan Pascagempa
Tindakan tegas BGN tidak hanya menyasar pada sumber daya manusia, melainkan juga pada infrastruktur unit pelayanan itu sendiri. Sebagai bagian dari komitmen penegakan standar mutu yang ketat, BGN tercatat telah menutup sementara sekitar 1.300 SPPG selama kurun waktu tiga minggu terakhir. Sudaryono menegaskan bahwa jika ada unit SPPG yang dinilai tidak mampu memenuhi standar sistem yang telah ditetapkan oleh BGN, maka pihak lembaga dengan berat hati akan mengambil tindakan tegas berupa penutupan unit SPPG tersebut secara permanen.
