Upaya mewujudkan kemandirian pangan terus menjadi salah satu fokus perhatian utama pemerintah Indonesia saat ini. Salah satu isu krusial yang tengah dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan daging sapi secara mandiri. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara khusus menyoroti kondisi pasokan daging sapi nasional yang hingga kini dinilai belum ideal karena masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri alias impor. Masalah impor daging sapi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajaran kabinet dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh. Pemerintah pun mulai merancang langkah strategis untuk mencari jalan keluar terbaik agar ketergantungan impor ini dapat segera diatasi demi kesejahteraan peternak dan masyarakat.
Kondisi ketergantungan ini juga diakui secara terbuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas. Dalam keterangannya yang disampaikan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada hari Jumat (14/8/2026), Zulkifli Hasan mengakui secara jujur bahwa Indonesia memang belum berhasil mencapai swasembada daging sapi secara mandiri. Berdasarkan data dan catatan yang ada, ia memaparkan fakta bahwa Indonesia saat ini masih harus melakukan impor sekitar satu juta ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Angka impor yang mencapai satu juta ekor sapi ini menunjukkan betapa besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai swasembada di sektor peternakan.
Prabowo Targetkan Pembangunan Giant Sea Wall Pantura, Butuh Waktu 15 hingga 20 Tahun
Untuk mengatasi kesenjangan pasokan tersebut dan menekan laju impor, pemerintah tidak tinggal diam dan segera merumuskan langkah taktis yang cepat. Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah tengah menyiapkan program percepatan pengembangan peternakan sapi di tingkat nasional. Langkah awal yang diambil untuk mendukung percepatan ini adalah dengan mengusulkan sebuah regulasi khusus berupa Peraturan Presiden (Perpres). Usulan Peraturan Presiden ini diajukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan tujuan agar proses pengembangan sektor peternakan sapi nasional dapat berjalan dengan lebih cepat, terarah, dan memiliki payung hukum yang kuat.
Selain menyiapkan landasan regulasi melalui usulan Peraturan Presiden, pemerintah juga merancang kerja sama internasional yang konkret dengan sejumlah negara mitra. Kerja sama lintas negara ini difokuskan untuk mendatangkan atau mengimpor sapi indukan berkualitas ke Indonesia. Dengan mendatangkan sapi indukan, diharapkan populasi sapi di dalam negeri dapat berkembang biak dengan lebih cepat dan optimal di masa mendatang. Pemerintah mengidentifikasi beberapa wilayah potensial yang dapat menjadi mitra dalam penyediaan sapi indukan ini, di antaranya adalah negara-negara di kawasan Eropa serta Brasil. Melalui kerja sama impor sapi indukan dari Eropa dan Brasil ini, pemerintah optimistis kapasitas produksi peternakan lokal akan meningkat secara bertahap.
Prabowo Sebut Bank Emas RI Kelola 153 Ton Setara Rp 360 T
Upaya nyata pemerintah dalam menekan angka impor dan mewujudkan swasembada pangan ternyata tidak hanya terbatas pada sektor peternakan sapi saja. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada komoditas pangan lain yang masih sering diimpor, salah satunya adalah bawang putih. Untuk menekan ketergantungan impor komoditas tersebut, pemerintah bersiap meluncurkan gerakan menanam bawang putih secara massal di 17 provinsi di seluruh Indonesia. Gerakan menanam bawang putih secara massal ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan pada tanggal 19 mendatang. Peluncuran program strategis di 17 provinsi ini akan dipelopori langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Menteri Pertanian (Mentan), serta didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto guna memastikan keberhasilan program di lapangan.
