Berputar.id Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) berencana mengatur pembelian elpiji 3 kg bersubsidi melalui pembayaran digital untuk mendata siapa saja yang membeli gas tersebut. Menurut Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Suharini Eliawati, inisiatif ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran.
Eli menjelaskan bahwa pembelian LPG 3 kg menggunakan sistem pembayaran digital membantu dalam pengumpulan data pembeli gas dan jumlah gas yang dibeli. Hal ini memungkinkan penargetan subsidi yang lebih baik, karena dapat mengungkap pola pembelian yang tidak biasa, seperti rumah tangga yang membeli tabung gas dalam jumlah yang berlebihan.
Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pengawasan terhadap agen dan sub-distribusi guna memastikan LPG 3 kg bersubsidi terjual dengan baik. Pengawasan ini bertujuan untuk memudahkan warga dalam mengakses titik pembelian LPG 3 kg. Sub-distribusi akan memerlukan izin dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), dengan rekomendasi dari camat dan lurah setempat.
Eli juga mengklaim, hingga saat ini Jakarta tidak mengalami kelangkaan LPG 3 kg, melainkan fenomena yang terjadi di Jakarta adalah panic buying akibat adanya perubahan mekanisme pembelian.