Berputar.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan kritik tajam terhadap keputusan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet pada 19 Agustus 2024, yang dinilai tidak etis mengingat sisa waktu masa jabatannya yang kurang dari dua bulan. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mempertanyakan alasan di balik pencopotan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), yang dianggap terkait dengan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP.
Djarot menilai reshuffle ini sebagai langkah politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Ia mencurigai bahwa tindakan ini berhubungan dengan kehadiran Yasonna dalam deklarasi dukungan calon gubernur di Sumatera Utara, yang mungkin memicu ketidakpuasan dari Jokowi.
PDIP juga meragukan efektivitas reshuffle ini, mengingat waktu yang tersisa sangat singkat. Adian Napitupulu, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP, menekankan bahwa ada kemungkinan Jokowi ingin mengeluarkan produk hukum tertentu dalam sisa waktu 43 hari yang ada, yang mungkin tidak disetujui oleh Yasonna.
Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menambahkan bahwa reshuffle ini mencerminkan upaya Jokowi untuk memperkuat pengaruhnya di sisa masa jabatannya. Ia mencurigai bahwa langkah ini bertujuan untuk memudahkan pengaturan politik dan distribusi jabatan di internal Partai Golkar, yang kini berada dalam kendali Jokowi.
Baca juga : Polisi Gadungan Dikepung Warga di Depok
Meskipun demikian, Ketua DPP PDIP lainnya, Said Abdullah, menyatakan bahwa partainya menerima keputusan reshuffle tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pemerintahan hingga akhir masa jabatan Jokowi. Ia menekankan bahwa PDIP telah mewakafkan kadernya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kritik dari PDIP ini menunjukkan ketegangan politik yang meningkat menjelang pemilihan umum mendatang, di mana dinamika kekuasaan dan aliansi politik akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan pemerintah dan stabilitas politik di Indonesia.