Jakarta, 1 Agustus 2024 – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, tidak memenuhi panggilan untuk pemeriksaan klarifikasi lanjutan yang dijadwalkan di Bareskrim Polri. Pemeriksaan tersebut seharusnya membahas pernyataan Benny mengenai sosok pengendali judi online yang dikenal dengan inisial T. Ketidakhadiran Benny pada hari ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai alasan di balik penundaannya.
Menurut informasi dari Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Benny Rhamdani telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik. “Kepala BP2MI tidak hadir undangan klarifikasi lanjutan dengan mengirim surat permohonan penundaan undangan,” ungkap Djuhandani saat dikonfirmasi oleh media pada Kamis pagi.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Benny yang sebelumnya viral, di mana ia mengklaim mengetahui identitas pengendali judi online yang berinisial T. Pernyataan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi, terutama mengenai kebenaran informasi dan dampaknya terhadap penyelidikan kasus judi online di Indonesia. Kehadiran Benny dalam pemeriksaan lanjutan dianggap penting untuk mengklarifikasi pernyataannya dan mengevaluasi sejauh mana informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
| Baca juga : Bareskrim Polri Panggil Kepala BP2MI Benny Rhamdani untuk Klarifikasi Kasus Judi Online
Pihak Bareskrim Polri belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai langkah selanjutnya setelah ketidakhadiran Benny. Namun, penundaan ini menunjukkan bahwa penyidik akan terus memantau dan mengejar klarifikasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan semestinya. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa ketidakhadiran Benny dapat memperlambat progres penyelidikan terhadap kasus judi online yang melibatkan sosok T.
Kasus ini menarik perhatian publik dan lembaga terkait karena mengangkat isu serius mengenai keterlibatan pejabat dalam kasus judi online yang merugikan banyak pihak. Penundaan pemeriksaan Benny Rhamdani menjadi fokus utama media dan masyarakat, yang berharap akan segera ada kejelasan mengenai langkah-langkah hukum berikutnya serta dampaknya terhadap integritas BP2MI dan penegakan hukum di Indonesia.