Rudianto Lallo Desak PPATK Verifikasi Data 500 Ribu Penerima Bansos Diduga Terlibat Judi Online

Spread the love

Berputar.id Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sekitar 500 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat judi online (judol). Rudianto menegaskan agar PPATK tidak sekadar merilis data tanpa penjelasan dan konfirmasi yang memadai.

Baca Juga : ITB Bangun Teleskop Radio VGOS Pertama di Indonesia di Observatorium Bosscha, Perkuat Riset Astronomi dan Geodesi Global

“Kalau saya kira kan PPATK harus menjelaskan lebih detail lagi kebenaran data tersebut. Jangan sampai asal merilis sampai 500 ribu tanpa validasi atau konfirmasi,” ujar Rudianto kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan hasil analisis yang menemukan lebih dari 570 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online berdasarkan pencocokan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara penerima bansos dan data pemain judol tahun 2024. Temuan ini memunculkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan dana bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Rudianto menyoroti pentingnya akurasi dan transparansi dalam pemrosesan data tersebut. Ia mengingatkan bahwa publikasi data tanpa validasi dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi para penerima bansos yang merasa tidak terlibat dalam praktik judol.

PPATK sendiri menyatakan telah melakukan pengujian cepat dengan menabrakkan data NIK penerima bansos sebanyak 28,4 juta dengan hampir 10 juta data NIK pemain judol. Hasilnya, ditemukan ratusan ribu kesamaan NIK, yang artinya sekitar 2% dari penerima bansos terindikasi sebagai pemain judi online. Nilai transaksi yang terlibat pun mencapai hampir Rp1 triliun sepanjang tahun 2024.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menggandeng PPATK untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan terbebas dari penyalahgunaan. Proses evaluasi dan pemutakhiran data penerima bansos terus dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Rudianto menegaskan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses verifikasi dan meminta PPATK serta Kemensos untuk terbuka kepada publik terkait hasil validasi data penerima bansos yang diduga terlibat judi online.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *