Pengesahan RPJMD 2025–2029: Strategi Baru DKI Jakarta Tangani Banjir dan Macet

JAKARTA, KOMPAS. com – Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2025 hingga 2029. Persetujuan ini dilakukan dalam sebuah rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 18 Juni 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa dokumen RPJMD ini akan menjadi dasar utama dalam pembangunan Jakarta selama lima tahun ke depan.

Ia menambahkan, “Hal ini sekaligus meningkatkan kualitas pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik dan fokus pada pelayanan publik,” di Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Rabu. Pramono juga menekankan betapa pentingnya kerja sama antara cabang eksekutif dan legislatif untuk mencapai tujuan tersebut.

“Saya bersama tim eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Pramono. Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan bahwa RPJMD 2025-2029 akan mencakup prioritas utama dalam pembangunan, seperti penanganan masalah banjir, kemacetan, serta ketahanan pangan.

“Isu pangan, ekonomi, dan jelas, janji yang diungkap Pak Gubernur akan dimasukkan dalam RPJMD, agar ada landasan hukum yang jelas,” jelas Khoirudin. Ia juga menyatakan bahwa berbagai program unggulan Gubernur akan tercantum dalam RPJMD, termasuk rencana untuk pendidikan gratis yang saat ini belum memiliki dasar hukum.

Dalam rangka itu, DPRD DKI Jakarta sedang menyusun peraturan daerah mengenai pendidikan untuk menjadi landasan hukum program tersebut. “Pendidikan gratis memang belum memiliki landasan hukum, dan kami sedang menyiapkan dasarnya. Saat ini, kami memiliki panitia khusus pendidikan untuk mempersiapkan perda pendidikan,” tambahnya.

Khoirudin juga mengungkapkan bahwa RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi gubernur yang terpilih dan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga tahun 2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“RPJMD ini nantinya akan menjadi acuan untuk menilai kinerja gubernur selama lima tahun masa jabatannya,” tutup Khoirudin.
CINTA55