Berputar.id Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tercatat mengalami tiga kasus besar korupsi yang melibatkan pejabat dari berbagai level, mulai dari pegawai biasa hingga menteri.
1. Kasus Korupsi BTS 4G
Kasus pertama terjadi saat kementerian masih bernama Kominfo, yakni korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung program Bakti tahun 2020-2022. Proyek ini bertujuan membangun 7.904 BTS 4G di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar akses internet merata. Namun, dalam proses pengadaan, ditemukan rekayasa dan pengkondisian yang menghilangkan persaingan sehat, sehingga negara mengalami kerugian hingga Rp 8 triliun. Kasus ini menjerat mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Anang Latif, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta lainnya.
2. Kasus Korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Dua kasus lainnya terjadi saat Meutya Hafid menjabat Menteri Komunikasi dan Digital. Salah satunya adalah kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrizani Pangerapan dan pejabat lainnya dari kementerian serta pihak swasta. Dalam kasus ini, dua pegawai Komdigi yang menjadi tersangka telah diberhentikan dari tugasnya oleh Menkomdigi Meutya Hafid sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum dan upaya pembenahan tata kelola internal.
3. Kasus Dugaan Korupsi Perlindungan Situs Judi Online
Kasus ketiga adalah dugaan korupsi terkait perlindungan situs judi online yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini melibatkan pegawai Kominfo dan pihak swasta yang diduga menerima suap untuk mengamankan situs judi online agar tidak diblokir. Salah satu terdakwa, Zulkarnaen Apriliantony, diduga berperan sebagai penghubung antara jaringan judi online dan pejabat di Kominfo. Kasus ini juga menyebut adanya keterlibatan pejabat tinggi dan pengaturan pembagian hasil suap.
Ketiga kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola Kementerian Komunikasi dan Digital yang harus segera diperbaiki untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik serta menjaga kedaulatan digital nasional