Berputar.id Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi telah membahas usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana partai politik (parpol) ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembahasan ini merupakan bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi yang melibatkan penguatan peran negara dalam pendanaan partai politik.
Bima Arya menyatakan bahwa solusi pendanaan parpol menjadi kunci agar partai dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ia menjelaskan ada dua model utama pendanaan parpol yang digunakan di dunia:
- Model donasi swasta dan individu, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, di mana donasi bersifat terbuka dan besar.
- Model subsidi dari negara yang dominan, seperti di Jerman dan Swedia, yang bertujuan mencegah ketergantungan partai pada kepentingan ekonomi kelompok tertentu, dengan aturan penggunaan yang sangat ketat dan transparan.
Di Indonesia, kedua model tersebut juga diterapkan. Usulan penambahan dana dari APBN banyak disuarakan oleh akademisi dan KPK sebagai upaya mencegah dominasi pengusaha terhadap partai politik dan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Namun, Bima menegaskan bahwa alokasi dana harus diatur dengan ketat, jelas peruntukkannya, dan diawasi oleh berbagai pihak termasuk KPK dan masyarakat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan elite partai.
Bima juga mengingatkan agar usulan pendanaan dari APBN tidak disalahartikan sebagai dana untuk kepentingan pengurus atau elit partai, melainkan harus sampai manfaatnya kepada rakyat dan pendidikan politik. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi aspek utama dalam mekanisme pendanaan ini.
Kesimpulan Hasil Pembahasan
Pendanaan publik merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi untuk mengurangi ketergantungan partai pada modal swasta yang bisa memicu konflik kepentingan
Pendanaan parpol dari APBN dapat menyehatkan partai politik jika diatur dengan jelas dan transparan.
Mekanisme pendanaan harus diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
Model pendanaan parpol harus dipahami secara menyeluruh dengan melihat praktik di berbagai negara.