Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Boleh Ada “Matahari Kembar” dalam Pemerintahan, Tanggapi Menteri Kabinet Prabowo yang Temui Jokowi

Berputar.id Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan terkait isu “matahari kembar” yang muncul setelah beberapa menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini menanggapi kritik dari politikus PKS Mardani Ali Sera yang mengingatkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang membingungkan.

Baca Juga : Bus Pariwisata Melaju Ugal-Ugalan di Kawasan MM2100 Cikarang, Tabrak Sejumlah Kendaraan dan Warung, Satu Pengendara Motor Terluka

Ganjar menegaskan bahwa dalam sebuah pemerintahan tidak boleh ada “matahari kembar” karena hal itu akan membuat bingung baik pemimpin maupun anak buahnya. “Oh iya nggak boleh matahari kembar, masa mataharinya kembar. Nanti pemimpinya bingung, anak buahnya bingung,” ujar Ganjar usai menghadiri teater seni musik di Gedung Kesenian Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Meski demikian, Ganjar enggan berkomentar panjang soal anggapan para menteri kabinet Prabowo yang menyebut Jokowi sebagai bos mereka. Ia menjelaskan bahwa para menteri tersebut sebelumnya memang pernah menjadi anak buah Jokowi saat masih menjabat presiden. “Kan mereka dulu menterinya,” tambah Ganjar, menegaskan bahwa para menteri tersebut kemungkinan besar mendapat rekomendasi dari Jokowi untuk menjabat saat ini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diketahui menemui Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi Lebaran. Kunjungan serupa juga dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyambut baik silaturahmi tersebut, namun mengingatkan agar tidak sampai menimbulkan kesan adanya “matahari kembar” dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Mardani menegaskan bahwa satu presiden saja sudah cukup untuk memimpin negara.

Isu ini juga mendapat respons dari Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto dan kunjungan menteri ke Jokowi hanyalah bentuk silaturahmi tanpa maksud menggandakan kepemimpinan.

Dengan pernyataan Ganjar, PKS, dan Puan, jelas bahwa meskipun ada interaksi antara menteri kabinet Prabowo dengan Jokowi, semua pihak sepakat bahwa tidak boleh ada dualisme kepemimpinan yang membingungkan dalam pemerintahan Indonesia saat ini