Berputar.id Hari Kehakiman Nasional diperingati setiap tanggal 1 Maret dan memiliki akar sejarah penting dalam sistem hukum Indonesia. Berikut adalah asal-usul dan latar belakang peringatan ini:
Asal-Usul Hari Kehakiman Nasional
- Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
Hari Kehakiman Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Peraturan ini menjadi tonggak sejarah pengakuan negara terhadap profesi hakim dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan penghormatan atas peran mereka dalam sistem hukum Indonesia. - Tujuan Peringatan
Hari Kehakiman Nasional bertujuan untuk mendorong masyarakat mengawal jalannya hukum di Indonesia serta memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya secara adil, independen, dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Sejarah Lahirnya IKAHI
Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) merupakan organisasi profesi hakim yang lahir sebagai respons terhadap upaya untuk menempatkan hakim pada posisi yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
- Inisiatif Awal
Pada tahun 1951, Sutadji, S.H., dan Soebijono, S.H., memprakarsai pembentukan ikatan hakim di Surabaya. Organisasi serupa juga muncul di Semarang, Jawa Tengah. - Pembentukan Nasional
Pada September 1952, hakim dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur mengadakan rapat di Surabaya untuk membentuk organisasi nasional bagi hakim. Hasilnya adalah pembentukan Pengurus Besar IKAHI dan penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). - Tanggal Penting
Pada 20 Maret 1953, AD/ART IKAHI disahkan, menjadikan tanggal tersebut sebagai tonggak sejarah berdirinya IKAHI sebagai organisasi nasional para hakim.
Signifikansi Hari Kehakiman
Peringatan ini menegaskan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, keberadaan IKAHI memperkuat solidaritas profesi hakim dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang adil dan bermartabat.