
Berputar.id Nikita Mirzani, seorang artis Indonesia, baru-baru ini terlibat dalam kasus hukum yang serius, ditetapkan sebagai tersangka bersama asistennya, berinisial IM, atas dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare, RGP. Kasus ini melibatkan tuntutan sebesar Rp 4 miliar yang diduga diminta oleh Mirzani dengan alasan “tutup mulut” setelah ia menjelekkan produk milik RGP di media sosial, khususnya melalui siaran langsung di TikTok.
Kronologi Kasus
- Laporan Awal: Kasus ini dilaporkan pada 3 Desember 2024 oleh RGP, yang merasa terancam setelah percakapan dengan IM, asisten Mirzani. Dalam komunikasi tersebut, RGP diminta untuk membayar Rp 5 miliar agar tidak ada publikasi lebih lanjut mengenai produk skincare-nya.
- Transfer Uang: RGP mengaku telah mentransfer Rp 2 miliar pada 14 November dan Rp 2 miliar lagi pada 15 November 2024 sebagai bagian dari permintaan tersebut. Total kerugian yang dialami RGP mencapai Rp 4 miliar.
- Penyidikan: Polisi menetapkan Mirzani sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi dan bukti digital.
Tuduhan dan Pasal yang Dikenakan
Nikita Mirzani dijerat dengan beberapa pasal hukum:
- Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang ITE: Mengancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.
- Pasal 368 KUHP: Tentang pemerasan, dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.
- Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
Pembelaan Nikita Mirzani
Nikita Mirzani membantah semua tuduhan pemerasan tersebut. Ia mengklaim bahwa uang yang diterima dari RGP adalah untuk endorsement produk, bukan sebagai bentuk pemerasan. Menurut kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, RGP yang pertama kali menghubungi mereka untuk meminta review positif tentang produknya.
Status Terkini
Nikita sempat absen dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dan meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan pada Senin, 3 Maret 2025. Polisi telah mengumpulkan berbagai barang bukti termasuk dokumen transfer uang dan rekaman percakapan yang relevan dengan kasus ini