Berputar.id Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk koalisi permanen untuk memperkuat persatuan dalam pemerintahan, sebuah wacana yang diperkenalkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Cak Imin menyatakan bahwa terpusat ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan dapat bertahan hingga Pilpres 2029.
Tanggapan dari Partai Politik
- PKB: Cak Imin menyambut baik tawaran Prabowo dan pentingnya persatuan sebagai kunci utama pemerintahan. Ia berharap koordinasi permanen ini akan memperkuat percepatan pembangunan di Indonesia.
- PDIP: Partai ini memilih untuk tidak memberikan komentar resmi. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap politik ke depan dan akan menunggu hasil kongres.
- Partai NasDem: Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, menganggap usulan Prabowo perlu dikaji lebih lanjut. Ia menilai definisi “permanen” dan berapa lama waktu yang dimaksud dalam konteks yang mencakup tersebut.
- Partai Gerindra: Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra, menjelaskan bahwa usulan yang diatur secara permanen bertujuan untuk menjaga persatuan dan kerukunan, serta tidak terkait dengan ambang batas pencalonan presiden yang baru saja dihapus.
- Partai Golkar: Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Golkar, menyatakan bahwa partainya sejalan dengan gagasan keseluruhan yang diusulkan oleh Prabowo, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Konteks dan Implikasi
Usulan yang diatur secara permanen ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidentialthreshold), yang memungkinkan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpotensi mengambil langkah yang berbeda pada Pemilu 2029. Pengamat politik menilai tawaran ini sebagai langkah strategis Prabowo untuk menjaga soliditas KIM dan mencegah faksionalisme di antara partai-partai anggotanya.
Dengan dukungan dari sebagian besar partai di KIM plus, yang menguasai sekitar 80% kursi di parlemen, Prabowo berharap koalisi ini dapat menciptakan stabilitas politik jangka panjang di Indonesia