Pelantikan Deddy Corbuzier dan 5 Staf Khusus Lainnya Telah Memicu Polemik di Tengah Kebijakan Efisiensi

Berputar.id Pelantikan Deddy Corbuzier dan lima staf khusus lainnya oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 11 Februari 2025 telah memicu polemik di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Pelantikan ini dianggap kontroversial karena dilaksanakan saat kementerian dan lembaga negara sedang melakukan penghematan besar-besaran.

Baca Juga : Eric Schmidt Mantan CEO Google Suarakan Kekhawatirannya Potensi Penyalahgunaan AI Oleh Teroris

Detail Pelantikan

Deddy Corbuzier diangkat sebagai Staf Khusus bidang komunikasi sosial dan publik, sementara staf khusus lainnya meliputi Kris Wijoyo Soepandji (tata negara), Lenis Kogoya (kedaulatan), Indra Irawan (ekonomi pengamanan), Mayjen TNI (Purn) Sudrajat (diplomasi pengamanan), dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin (asisten khusus bidang keamanan siber). Menteri Sjafrie menyatakan bahwa tujuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara dan mendorong inovasi dalam kebijakan konservasi.

Kementerian Pertahanan Tanggapan

Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa pengangkatan staf khusus tersebut telah melalui kajian yang mendalam dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara serta Presiden. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menekankan bahwa proses transmisi ini sudah direncanakan jauh sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, juga menambahkan bahwa masih terdapat ruang dalam anggaran untuk belanja pegawai, sehingga penempatan staf khusus dianggap sah.

Reaksi Publik dan Istana

Polemik ini semakin memanas ketika pihak Istana meminta masyarakat untuk memeriksa gaji para staf khusus yang dilantik. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa gaji staf khusus sekitar Rp 4 juta per bulan, dan menyerahkan kepada publik untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk gaji mereka. Hasan berargumen bahwa gaji tersebut tidak sebanding dengan efisiensi kebijakan yang diterapkan, sehingga tidak perlu dibandingkan secara langsung.

Kritik dari DPR

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mempertimbangkan keputusan pemerintah untuk menambah staf khusus di tengah efisiensi anggaran program. Ia menekankan pentingnya menjaga citra pemerintah di mata publik, terutama ketika ada kebutuhan mendesak seperti pembangunan fasilitas bagi prajurit.

Pelantikan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan efisiensi anggaran dan keinginan untuk memperkuat struktur pemerintahan melalui penambahan staf khusus.

CINTA55