Berputar.id Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi 30 warga negara Indonesia (WNI) berhasil diamankan dalam operasi di Pasay, Metro Manila, Filipina, pada 13 Februari 20251. Operasi tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Kejahatan Terorganisasi Presiden (KPK).
Baca Juga : KPK dijadwalkan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Untuk Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Suap Harun Masiku Pekan Depan
Operasi tersebut dikoordinasikan dengan Atase Kepolisian Indonesia di Manila, yang juga turut serta. Pihak berwenang mengamankan 34 orang, termasuk 30 warga negara Indonesia (8 perempuan dan 22 laki-laki) dan 4 warga negara asing lainnya. Warga negara Indonesia tersebut ditemukan tinggal di Kanlaon Tower Pasay, yang diketahui oleh para pekerja rumah Philippine Offshore Gaming Operator (POGO), sebuah layanan perjudian daring lintas batas yang dilarang oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
Para WNI tersebut menyatakan bahwa mereka direkrut untuk bekerja sebagai penipu daring pada sebuah perusahaan. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memastikan bahwa para WNI yang ditahan tersebut ditampung di rumah tahanan PAOCC dalam kondisi baik dan segala kebutuhannya terpenuhi. KBRI Manila terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan PAOCC untuk menerbitkan Surat Perjalanan Laksamana Paspor (SPLP) bagi para WNI tersebut. PAOCC akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi Filipina untuk pemulangan dan penerbitan dokumen. PAOCC menyatakan bahwa mereka telah melakukan “operasi penyelamatan” di Menara Kanlaon pada tanggal 13 Februari, setelah adanya permintaan dari seorang WNI yang mengaku ditawan di gedung tersebut. Sebanyak 13 dari 30 WNI tersebut bermaksud untuk menggugat kedua majikan mereka yang merupakan warga negara Tiongkok dan telah ditangkap sebelum operasi.
Pada Oktober 2024, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kepolisian Nasional menangani deportasi 35 warga negara Indonesia yang bekerja untuk penipuan daring di Filipina. Mereka merupakan bagian dari kelompok 69 warga negara Indonesia yang terjaring dalam penggerebekan perusahaan penipuan daring ilegal di Cebu, Filipina, pada Agustus. Kepolisian Filipina telah menetapkan dua tersangka dan empat saksi dalam kasus tersebut. Sejak 2020, pemerintah Indonesia telah menangani 4.730 kasus penipuan daring di 8 negara, dengan mayoritas di antaranya berada di Kamboja dan Filipina