Berputar.id Pemerintah India sedang berupaya untuk mewajibkan Apple dan Google agar aplikasi yang didukung pemerintah tersedia secara pra-instal di semua ponsel iOS dan Android. Ini termasuk permintaan agar aplikasi tersebut juga dapat diunduh dari App Store pihak ketiga tanpa adanya peringatan mengenai sumber yang tidak terpercaya. Namun, baik Apple maupun Google diperkirakan akan menolak permintaan ini.
Baca Juga : Intip Momen Tradisi Imlek Sarwendah Bareng Keluarga dan Anak-anak
Dominasi Android di Pasar India
Android menguasai sekitar 90% dari total 700 juta ponsel pintar di India, dan laporan menunjukkan bahwa Google telah menolak untuk mematuhi permintaan pemerintah tersebut. Sumber anonim juga menyatakan bahwa Apple kemungkinan akan mengambil sikap serupa.
Masalah Sebelumnya dengan Aplikasi Pra-Instal
Sebelumnya, pemerintah India mengalami kesulitan dalam mengatur aplikasi pra-instal. Mereka meminta Apple untuk membiarkan para ahli memeriksa aplikasi sebelum pembaruan dapat dilakukan. Diskusi ini dilaporkan tidak membuahkan hasil, dan kini pemerintah kembali mengajukan permintaan baru terkait aplikasi pemerintah.
Potensi Perubahan Hukum
Dalam pertemuan terbaru antara pemerintah India dan kedua perusahaan teknologi tersebut, terdapat pembicaraan mengenai kemungkinan jalur hukum untuk mewajibkan pra-instalasi aplikasi pemerintah. Ada juga kemungkinan perubahan pada undang-undang yang akan mendukung langkah ini.
Preseden dari Kasus Rusia
Sebagai referensi, pada tahun 2021, Apple setuju untuk melakukan pra-instal aplikasi di iPhone yang dijual di Rusia setelah adanya perubahan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penolakan awal, perubahan regulasi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan.
Toko Aplikasi Pihak Ketiga
Pemerintah India juga mendorong agar pengguna dapat mengunduh aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga yang didukung oleh pemerintah tanpa peringatan. Ini mungkin merupakan langkah awal untuk mendorong Apple membuka toko aplikasi pihak ketiga secara umum, mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan Uni Eropa.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dan penolakan dari perusahaan-perusahaan besar, upaya pemerintah India untuk mengatur aplikasi pra-instal dan akses ke aplikasi pihak ketiga menunjukkan niat mereka untuk meningkatkan penggunaan aplikasi pemerintah di kalangan masyarakat.
Berputar.id Polisi akhirnya menetapkan Dokter YA sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasien…
Berputar.id Polisi menangkap seorang pria berinisial ES (37) yang melakukan perampasan sepeda motor milik warga…
Berputar.id Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menargetkan pengadaan 2.000 bus listrik Transjakarta pada tahun 2029. Saat ini,…
Berputar.id Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melaksanakan tradisi berbagi di momen Idul Adha dengan menyerahkan 47…
Berputar.id Akun Instagram yang diduga memuat konten judi online dan sempat di-follow oleh Wakil Presiden…
Berputar.id Nikita Mirzani resmi dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu setelah berkas kasus dugaan…