Berputar.id – Kementerian Keuangan Tiongkok (Kemenkeu) telah berjanji untuk meningkatkan belanja fiskal dan penerbitan obligasi pemerintah pada tahun 2025, memberikan dukungan yang lebih kuat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi.
Negara ini akan mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih proaktif tahun depan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap kuat dan efektif, kata Menteri Keuangan Tiongkok Lan Fo’an pada konferensi kerja anggaran dua hari yang diadakan hari ini. Selasa (23/12).
Posisi kebijakan fiskal ini konsisten dengan pengumuman yang dibuat pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat yang lalu. Pada konferensi tersebut, para pembuat kebijakan memutuskan untuk menerapkan kebijakan moneter yang “cukup akomodatif” hingga tahun 2025, menandai perubahan signifikan dari kebijakan “hati-hati” selama 14 tahun terakhir.
Keputusan ini diambil ketika Tiongkok bersiap menghadapi hal berbeda tantangan ekonomi di dalam dan luar negeri dan mempertahankan pemulihan yang langgeng dan kuat.
Lan mengatakan bahwa Tiongkok akan menetapkan rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) yang lebih tinggi pada tahun 2025, meningkatkan intensitas belanja fiskal, memastikan distribusi dana yang lebih cepat dan mengoptimalkan struktur belanja fiskal, dan lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan negara. . populasi untuk merangsang konsumsi dan menjaga dinamika pertumbuhan.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan setelah konferensi kerja anggaran, prioritas utama anggaran Tiongkok tahun depan akan mencakup peningkatan permintaan domestik, pembangunan sistem industri modern, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan terpadu perkotaan-pedesaan, membangun peradaban ekologis dan mendorong ekonomi hijau. . pembukaan tingkat tinggi.
Tiongkok akan terus berupaya mencegah dan memitigasi risiko di sektor-sektor utama dan terus melakukan perbaikan alokasi dana ke pemerintah daerah, kata Lan.
Baca juga : Keripik Gedebog Pisang, Camilan Sehat yang Sedang Naik Daun di Indonesia
Dia mengatakan Tiongkok juga telah meningkatkan upaya untuk mengendalikan peningkatan “utang tersembunyi” pemerintah daerah baru-baru ini dan mempercepat reformasi dan transformasi platform pembiayaan pemerintah daerah.