“Bagaimana respon internasional terhadap pemberontakan di Suriah”

Berputar.id , -Lebih dari 900 orang, termasuk 138 warga sipil, tewas sejak pemberontak Suriah melancarkan serangan besar-besaran sekitar 11 hari lalu. Pemberontakan tersebut berujung pada penggulingan Presiden Bashar Al Assad pada Minggu (8/12).

Menurut AFP pada Minggu (12 Agustus), Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusiayang berbasis di Inggris mengatakan bahwa “tercatat bahwa sejak peluncuran operasi (pemberontak) pada 27 November, 910 orang tewas.”Kemudian mereka merinci jumlah korbannya termasuk 138 warga sipil, 380 tentara Suriah dan pejuang sekutu, serta 392 pemberontak.

Aliansi pemberontak menggulingkan Assad dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus dan melarikan diri Bashar Al Assad ke Suriah.Sekutu utama Assad, Rusia, awalnya mengatakan dia telah mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan negara itu, tanpa menyebutkan secara spesifik ke mana dia akan pergi.

Namun, media Rusia kemudian mengecam Assad dan keluarganya datang ke Moskow.Rezim Bashar Al Assad di Suriah dipastikan tumbang pada Minggu (12/08) setelah pasukan militer rezimnya kehilangan kendali atas kota Damaskus yang diserang oleh pasukan oposisi bersenjata sejak Sabtu (12/07).

Pertempuran di Damaskus merupakan babak terakhir perang saudara di Suriah yang telah berlangsung sejak tahun 2011.Intensifikasi pertempuran antara pasukan rezim dan kelompok oposisi terjadi pada tanggal 27 November di daerah pedesaan di barat. Aleppo, Suriah utara.

Pergerakan cepat kelompok oposisi mengejutkan pasukan militer Suriah dan rezim Al-Assad kehilangan kendali atas wilayah demi wilayah di negara itu, dimulai dengan Idlib, Aleppo pada tanggal 30 November dan Hama pada tanggal 5 Desember.Selain itu, Amnesty International menuntut agar para pelaku pelanggaran HAM di Suriah diadili pasca jatuhnya kekuasaan Bashar al-Assad pada Minggu (8/12).Agnès, direktur Amnesty International Callamard menyebut hal ini karena ia menganggap situasi saat ini di Suriah sebagai “peluang bersejarah” untuk mengakhiri pelanggaran selama puluhan tahun.

“Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya harus diselidiki dan, jika perlu, dituntut atas kejahatan mereka,” kata Agnès Callamard, seperti dilansir AFP.

Baca Juga : “Bagaimana reaksi ferarri terhadap pilihan skuad muda Timnas Indonesia”


Ia menambahkan bahwa semua penuntutan pidana harus dilakukan di “pengadilan yang adil dan tidak memihak hukuman mati ““Langkah yang paling penting adalah keadilan dan bukan balas dendam,” tambah Callamard, sambil menyerukan “kekuatan oposisi untuk mematahkan kekerasan di masa lalu.”

harum168