Berputar. id – Presiden Prabowo Subianto menandatangani undang-undang nomor 151 tahun 2024 pada Sabtu (12/7/2024). Undang-undang ini mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Daerah Istimewa Provinsi Jakarta (DKJ) pasca Pilkada Serentak 2024.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretaris Negara Kementerian Jakarta menyebutkan, ketentuan ini terdapat dalam salinan UU No. Jakarta di 30 November 2024.
“dengan berlakunya undang-undang ini, gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta, hasil pemilihan gubernur dan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2024. Dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Provinsi Jakarta ( dki jakarta ) ,” bunyi Pasal 70-B.
Turunan pasal ini menjelaskan bahwa kedudukan yang dahulu melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini digantikan oleh Daerah Istimewa Provinsi Jakarta. Perubahan tersebut meliputi jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD.
UU juga memuat penetapan status PNS hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 kini menjadi gubernur dan gubernur provinsi DKJ.
Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta otomatis beradaptasi dengan nomenklatur baru. Pasal II undang-undang tersebut mengatur bahwa pemindahan ibu kota secara resmi Mulai dari Jakarta hingga ibu kota nusantara, Kalimantan Timur, masih menunggu keputusan presiden.
“Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dari daerah khusus ibu kota provinsi Jakarta ke ibu kota negara kepulauan akan ditetapkan kemudian”, Pasal II Anda ucapkan Pada penjelasan umum undang-undang ini dilakukan perubahan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status baru Jakarta.
Sebelumnya, UU Nomor 2 Tahun 2024 dianggap belum mengatur dengan tegas. Hal ini terkait dengan perubahan nomenklatur jabatan dan status pemerintahan di Jakarta pasca pemindahan ibu kota.