Donald Trump Ingin Marco Rubio jadi Menteri Luar Negeri, Pendorong Tarif Mahal untuk China

Berputar.id – Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Donald Trump, mengumumkan pencalonan Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri. Orientasi ini juga memperkuat kebijakan yang lebih keras terhadap Tiongkok, selain berfokus terutama pada tarif dan perdagangan.

Penunjukan Rubio bergabung dengan pemilihan kabinet lain yang dapat menimbulkan kebencian terhadap Tiongkok, seperti Rep. Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasional dan John Ratcliffe sebagai kepala Badan Intelijen Pusat (CIA).

Secara keseluruhan, pilihan-pilihan ini menunjukkan bahwa Trump ingin mengubah pendekatan pemerintahan Biden dalam mengelola persaingan dengan Beijing dalam berbagai isu, mulai dari dukungan terhadap Taiwan hingga peran Tiongkok dalam krisis fentanil di AS.

Sementara itu, sikap Biden kerap menjadi sasaran kritik Partai Republik karena cenderung mengarah pada upaya perdamaian. “Rubio yakin dalam hatinya bahwa Tiongkok adalah musuh Amerika Serikat,” David Firestein, mantan diplomat AS yang memiliki keahlian di Tiongkok, seperti dikutip Reuters, Kamis (14/11/2024).

Firestein mengatakan hal itu akan mempengaruhi semua yang dia lakukan terhadap Tiongkok. Dia menambahkan bahwa keyakinan Rubio pada persaingan zero-sum dengan Tiongkok akan meningkatkan tingkat desibel dalam hubungan AS-Tiongkok.

Sebagai menteri luar negeri, Rubio akan membantu menerapkan, bukan mendefinisikan, kebijakan luar negeri Trump, namun pemilihannya akan menempatkan musuh Tiongkok dengan pengalaman kebijakan luar negeri yang signifikan sebagai pusat pertimbangan kabinetnya.

Trump telah berjanji untuk mengakhiri status perdagangan negara yang paling disukai Tiongkok dan mengenakan tarif terhadap impor Tiongkok yang melebihi 60 persen, jauh lebih tinggi daripada tarif yang diberlakukan pada masa jabatan pertamanya. Rubio hampir pasti akan mendapatkan konfirmasi dari Senat AS, di mana ia adalah anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri dan Intelijen. Dukungan kuat anti-komunis keturunan Kuba-Amerika terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong membuatnya mendapatkan sanksi Tiongkok pada tahun 2020.

Ini akan menjadi pertama kalinya Tiongkok memberlakukan pembatasan perjalanan aktif terhadap Menteri Luar Negeri AS, sebuah ujian awal tentang bagaimana Tiongkok dapat terlibat dengan pemerintahan Trump yang baru.

Sementara itu, Rubio mendukung sanksi visa AS terhadap pejabat Tiongkok dan mendorong Departemen Luar Negeri untuk mencegah Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee bepergian ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC 2023.

Baca juga : Dampak Perang Lawan Ukraina, Harga Bahan Pokok Rusia Melonjak Tajam

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak mengomentari sanksi atau pencalonan Rubio, namun juru bicara Liu Pengyu mengatakan Beijing berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk memajukan hubungan ke arah yang stabil, sehat,

Cinta55