Presiden Prabowo Dengan Kabinet Merah Putih

Berputar.id Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah cepat setelah dilantik dengan mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada malam hari yang sama. Kabinet ini terdiri dari 53 menteri dan setingkat menteri yang terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Struktur kabinet ini dianggap paling “gemoy” sejak era Orde Baru hingga Reformasi, meskipun sebelumnya kabinet-kabinet besar seperti Kabinet Dwikora I dan II memiliki lebih dari 100 anggota.

Baca juga : Serangan Israel Berhasil Menewaskan Kepala Pendanaan Hizbullah di Suriah

Komposisi dan Politik Akomodatif

Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa Prabowo sedang menerapkan politik akomodatif, dengan melibatkan 5 ketua umum partai politik dan 6 fraksi di DPR. Namun, struktur ini menuai kritik dari publik mengenai kompetensi, beban anggaran, dan efektivitas kinerja. Banyak yang merasa kecewa karena Prabowo tidak membentuk kabinet zaken, yang biasanya terdiri dari para profesional tanpa latar belakang politik.

Kritik Terhadap Kabinet

Terdapat tiga kritik utama terkait Kabinet Merah Putih:

1. Skeptisisme terhadap kompetensi dan profesionalisme anggota kabinet.
2. Beban anggaran yang dikhawatirkan hanya akan terserap untuk hal-hal administratif.
3. Efektivitas dan efisiensi kinerja yang dipertanyakan oleh berbagai kelompok masyarakat1.

Zaken Kabinet

Zaken kabinet merujuk pada pembentukan kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional, terlepas dari latar belakang politik. Beberapa kabinet yang pernah dianggap ideal dalam hal ini adalah Kabinet Natsir, Wilopo, dan Djuanda. Namun, ada pandangan bahwa konsep zaken kabinet ini hanya bersifat idealis tanpa basis praktis dalam sistem politik multipartai di Indonesia saat ini.

Potensi Inefisiensi

Dengan adanya pembentukan 21 kementerian baru dari 9 kementerian yang dipecah, ada risiko tinggi terhadap inefisiensi dan inefektivitas dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini dapat mengakibatkan pengeluaran APBN yang lebih banyak untuk hal-hal administratif daripada program-program yang langsung berdampak pada publik.

Kesimpulan

Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa meskipun memilih untuk berkoalisi dengan banyak partai politik, efektivitas dan efisiensi kabinet tetap menjadi prioritas utama. Koordinasi antar kementerian harus dijaga agar visi dan misi presiden dapat tercapai dengan baik, tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis

CINTA55