Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan karena Kasus Asusila

Jakarta, Kompas.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, terkait dengan kasus dugaan asusila yang menjeratnya. Putusan ini diumumkan dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024)[1]

Kronologi Kasus Asusila

Kasus asusila ini dimulai ketika Hasyim Asy’ari, Ketua KPU, terbukti melakukan tindakan asusila terhadap CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Hasyim Asy’ari melakukan tindakan asusila terhadap CAT, termasuk merayu dan memaksa CAT untuk melakukan hubungan badan

Pelanggaran Etik

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari telah melakukan beberapa pelanggaran etik yang signifikan. Salah satu contoh adalah ketika dia melakukan perjalanan pribadi bersama Hasnaeni Moein alias Wanita Emas, Ketua Umum Partai Republik Satu, pada 18 Agustus 2022. Perjalanan tersebut dilakukan bukan dalam agenda dinas dan dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Hasnaeni adalah ketua umum partai yang sedang mengikuti tahap proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024

Sanksi Pemberhentian Tetap

Dalam putusannya, DKPP juga mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, DKPP juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

| Baca Juga : Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi “Online” Bisa Dipidana

Tanggapan Hasyim Asy’ari

Hasyim Asy’ari sendiri mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Namun, korban kasus kekerasan seksual, CAT, mempertimbangkan akan membawa kasus ini ke ranah pidana jika memenuhi unsur kekerasan seksual.

Dampak pada Pemilu

Pemberhentian Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU dapat memiliki dampak pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Namun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengawasi pelaksanaan putusan ini untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam keseluruhan, kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi tindakan asusila dalam penyelenggaraan pemilu dan bahwa sanksi yang diberikan oleh DKPP adalah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber : Deyik.com